Prihatin Atas Bencana Banjir di Sumatera, Jatma Aswaja Gelar Do'a untuk Keselamatan Bangsa

Jakarta, 30 November 2025 — Pengurus Besar Jamiyah Ahlith Thariqah Al-Mutabarah Ahlussunnah Wal Jamaah (Jatma Aswaja) menggelar Doa Keselamatan Bangsa sebagai respons atas serangkaian bencana yang terjadi di tanah air. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Jatma Aswaja, Habib Luthfi bin Yahya, dan dilaksanakan bersamaan dengan peresmian kantor PB Jatma Aswaja di Jakarta.

Doa ini digelar menyusul sejumlah musibah yang terjadi secara bertubi-tubi, mulai dari erupsi gunung berapi di Jawa Timur hingga banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di wilayah Sumatera. Melalui doa bersama ini, Jatma Aswaja berharap agar bencana dapat mereda dan masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan kesabaran.

Sekretaris Jenderal PB Jatma Aswaja, DR. Helmy Faishal Zaini menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian spiritual organisasi terhadap kondisi bangsa yang tengah diuji.

“Intinya, kami memohon kepada Allah SWT agar bangsa ini senantiasa dalam lindungan-Nya. Kita berdoa agar Indonesia mampu berdiri kokoh melewati berbagai ujian dengan ikhlas dan sabar. Kami juga mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana agar diberi kekuatan dan segera diangkat penderitaannya,” ujarnya saat diwawancarai selepas acara.

Lebih lanjut, Gus Helmy Faishal juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga kerukunan, persatuan, serta menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang damai.

“Kita berharap perdamaian tetap terjaga. Perbedaan pendapat itu lumrah, tetapi harus diselesaikan tanpa menghilangkan rasa persaudaraan dan tetap mengutamakan persatuan bangsa,” tegasnya.

Jatma Aswaja merupakan organisasi kemasyarakatan yang menaungi para pengamal tarekat mu’tabarah berbasis Ahlussunnah wal Jamaah. Organisasi ini didirikan oleh Habib Luthfi bin Yahya dengan tujuan menyatukan para salik dari berbagai tarekat, memperkuat spiritualitas melalui jalur transendensi, serta memberdayakan ekonomi umat.

Jatma Aswaja secara resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2025.