​Warisan Ketakutan Kolonial: Membaca Stigma Pesantren dan Tarekat Pasca-Diponegoro

Trauma Kemenangan yang Menghancurkan

​Perang Jawa (1825–1830), yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, merupakan momen krusial yang tidak hanya meruntuhkan kekuatan militer, tetapi juga meluluhlantakkan finansial Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Kebangkrutan VOC secara finansial —sebagian besar akibat membengkaknya biaya perang melawan jejaring perlawanan yang dikomandani Diponegoro, yang ditopang oleh pesantren dan tarekat— meninggalkan trauma mendalam bagi kekuasaan kolonial. 

Meskipun Diponegoro berhasil ditangkap dan diasingkan, ketakutan akan terulangnya kebangkrutan yang dipicu oleh kekuatan sipil-spiritual ini terus menghantui dan menjadi cetak biru bagi kebijakan kolonial berikutnya.

​Peminggiran Pesantren dan Stigma Sosial

​Ketakutan historis inilah yang hingga hari ini masih bisa kita lihat residunya dalam stigma sosial terhadap lembaga pendidikan bernama pesantren. Pesantren hampir selalu diposisikan sebelah mata oleh lembaga formal maupun sistem sosial. 

Stigma ini pernah tercermin jelas dalam kalam senjata era 90-an: "nek nakal tak pondokke" (kalau nakal akan dimasukkan ke pesantren), yang menempatkan pesantren sebagai 'tempat buangan' atau lembaga koreksi terakhir, bukan sebagai pilihan pendidikan utama.

​Padahal, secara unik, pesantren selalu memposisikan dirinya sebagai obat sosial. Ketika anak-anak dianggap tidak layak atau 'tidak stabil' untuk mengikuti pendidikan formal arus utama, pesantren dengan ciri khasnya selalu terbuka. 

Prinsip inklusifitas ini menjamin bahwa begitu seorang anak masuk, apapun latar belakangnya, ia setara: anak santri Mbah Kyai. Hak dan kewajiban mereka setara, mewujudkan egalitarianisme sejati yang sulit ditemukan di lembaga pendidikan lain.

​Tarekat : Dari Kekuatan Sosio Kultural menjadi Amalan Senja

​Nasib serupa dan bahkan lebih parah dialami oleh tarekat. Pasca-pemberontakan pemuda petani Banten 1886, kekuasaan kolonial secara sistematis memarginalkan tarekat. 

Di masyarakat hari ini, tarekat seolah menjadi hal tabu bagi anak-anak muda, diposisikan sebagai ilmu dan amaliyah yang hanya bisa dipraktikkan bagi orang-orang yang sudah berusia senja.

​Padahal, jamiyyah tarekat memiliki kemiripan filosofis dengan sistem pendidikan pesantren; ia bisa disebut "Pesantren Terbuka". Para murid (ikhwan) secara terus-menerus mengikuti ajaran para guru mursyid, menjadikannya sistem pembelajaran spiritual berkelanjutan yang terbuka bagi siapa saja, tanpa batas usia atau latar belakang pendidikan formal.

​Anti-Klasifikasi: Ancaman terhadap Devide et Impera

​Keunikan karakter egaliter pesantren dan tarekat ini bisa dilihat sebagai racun mematikan bagi agenda kolonial yang suka mengklasifikasi dan mengkodifikasi sistem sosial. 

Jika di Barat, Karl Marx mengklasifikasi sistem sosial menjadi kelas pekerja dan borjuis, di Hindia Belanda, teori kelas ini bermetamorfosa menjadi trikotomi kolonial: santri, priyayi, dan abangan—sebuah upaya sistematis untuk memecah kekuatan bangsa indonesia.

​Pesantren dan tarekat, dengan model sosialnya yang menyamaratakan santri dan ikhwan di bawah satu guru spiritual, secara inheren menolak klasifikasi ini.

​Mengatasi Racun Perpecahan Baru

​Ironisnya, bahaya klasifikasi yang diwariskan kolonial kini termanifestasi dalam bentuk perpecahan internal umat. Belakangan muncul diksi Kyai, Habaib, dan Pribumi, di mana satu dengan yang lainnya "seolah" tidak bersaudara dan harus berkompetisi tentang siapa yang lebih unggul.

​Inilah manifestasi lanjutan dari Devide et Impera (pecah belah dan kuasai). Jika dahulu musuh adalah kolonialisme, kini racun tersebut telah menyebar ke dalam, mengancam kekuatan sosial-spiritual yang pernah meluluhlantakkan VOC. 

Mengembalikan posisi terhormat pesantren dan tarekat adalah langkah awal untuk merekatkan kembali tatanan sosial yang terfragmentasi, menyadari bahwa kedua lembaga ini adalah jangkar persatuan dan kesetaraan yang anti-klasifikasi.

Cinta Nabi, Cinta NKRI

Penulis: Alek Fauzan